Pemerintah Kota Metro mengikuti rapat koordinasi keamanan pangan, penanganan, dan pencegahan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual di Ruang OR Setda Kota Metro, Rabu (10/09/2025).
Rapat ini digelar menyusul adanya kasus keracunan makanan di sejumlah kabupaten/kota di Lampung. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya langkah cepat dan koordinasi lintas sektor untuk mencegah masalah serupa terjadi lebih luas.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memimpin langsung rapat evaluasi tersebut. Ia menegaskan bahwa agenda ini sangat penting karena sejalan dengan arahan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan program MBG.
“Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih ada persoalan di beberapa SPPG, salah satunya kasus keracunan di sejumlah kabupaten/kota. Memang belum berstatus kejadian luar biasa, tetapi jangan sampai berkembang menjadi kejadian luar biasa karena kita tidak mampu memitigasinya,” tegas Jihan.
Ia meminta kabupaten/kota memperkuat langkah teknis, mulai dari pendataan di SPPG hingga pengawasan distribusi makanan. Menurutnya, perlu dibentuk sistem pengawasan pangan dengan SOP baku agar mitigasi dapat dilakukan jika ada kasus serupa.
Jihan juga menegaskan untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh, bukan hanya pada bahan makanan di dapur, tetapi juga terhadap pemasok. Jika ditemukan kesalahan, pemasok bisa dikenai sanksi tegas.
Selain itu, kolaborasi dengan BPOM dan laboratorium daerah akan ditingkatkan. Hal ini bertujuan memastikan makanan yang dikonsumsi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak penerima manfaat program benar-benar aman.
Kepala Disnakertrans Kota Metro, Wahyuningsih, melaporkan bahwa pihaknya telah membentuk Satgas MBG melalui surat keputusan resmi. Namun, masih ada kendala teknis dalam pendataan yang saat ini sedang dikoordinasikan dengan BPKAD.
“Kami sudah menerbitkan surat keputusan untuk Satuan Tugas (Satgas) MBG di Kota Metro, untuk pendataan sudah kami isi dan kirimkan sesuai format. Namun, kami masih menemukan kendala yang secepatnya akan diinput oleh BPKAD, ujar Wahyuningsih.
Ia menjelaskan, rapat koordinasi pertama di tingkat Kota Metro sudah digelar bersama OPD terkait dan telah disepakati langkah-langkah pengawasan terhadap SPPG guna mencegah risiko keracunan.
“Hasil dari rakor kemarin sudah ditindak lanjuti terutama untuk mengantisipasi adanya keracunan dan lain-lain, kami akan lakukan hal-hal yang tidak lanjut untuk selanjutnya karena rapat dengan para SPPG untuk meminimalisir terjadinya keracunan makanan terhadap para siswa, ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak terkena stunting,” ungkapnya.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Metro, Rosita, menambahkan kasus keracunan yang menimpa 9 siswa di SD 7 Metro Utara pada 4 September lalu telah mendapatkan penanganan langsung dari Puskesmas dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terkait keracunan makanan tersebut.
Ia juga memaparkan sejumlah keluhan lain dari sekolah dan orang tua, mulai dari masalah kebersihan makanan, pembagian lauk yang tidak merata, hingga keterlambatan distribusi yang mencapai pukul 13.30. Bahkan, ada pasal dalam MOU yang dinilai merugikan pihak sekolah.
“Pasal itu melarang sekolah melapor jika terjadi keracunan dan harus diselesaikan secara kekeluargaan. Jika dibiarkan, ini berpotensi menimbulkan masalah besar. Karena itu perlu kita evaluasi bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung, Saipul, melaporkan bahwa hingga kini sudah ada 242 SPPG yang melayani lebih dari 800 ribu siswa. Total sasaran program MBG di Lampung mencapai 2,3 juta orang, termasuk siswa, pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. (Adv)
